Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Administrator 29 Juli 2013 17:38:33 WIB

1.1. Latar Belakang

  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  • Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.    (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasimasyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain (i)penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, (ii)penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iii)Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, (iv)Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif, (v)penggerak prakasa swadaya gotong-royong masyarakat, (vi)pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup,                           (vii) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalah gunaan obat terlarang di remaja, (viii) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ix) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, (x) pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.
  • Dari maksud uraian diatas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
  • Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun memudarnya adat-istidat, kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu pendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2008. Peraturan ini sebagai pelaksanaan Amanat Pasal 211 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 97 PP No 72 tahun 2005 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  • Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut dengan nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan,  tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi 1)menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 2)melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; 3)menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; 4)menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  • Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur melaksanakan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (P2LK).

1.2. Pengertian Pemberdayaan  dan  Penataan  Lembaga Kemasyarakatan (P2LK)

  • Penataan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah Upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.
  • P2LK telah dimasukkan dalam Renstra Bapemas Provinsi Jawa Timur  2015 – 2019. Sebagai salah satu kebijakan implementasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dilakukan dengan mensinergiskan peran kemitraan antara pemerintah dan masyarakat di tingkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, melalui:
  1. Mendudukkan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa/kelurahan antara lain : Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K); Lembaga Adat; dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
  2. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penguatan kelembagaan adalah adanya kemampuan dari sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri. Untuk itu dalam rekruitmen pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Bab III Pergub Nomor 149 Tahun 2008 tentang Kelembagaan dan Tata Kerja,  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : warga negara RI; Penduduk setempat; mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian; bersedia dicalonkan menjadi pengurus. Selain persyaratan dalam rekruitmen pengurus guna meningkatkan kemampuan salah satu strategi dengan melaksanakan capacity buildingCapacity buildingmerupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1)pengembangan sumberdaya manusia; (2)penguatan organisasi; dan (3) penataan dan pemberdayaan kelembagaan.
  3. Fasilitasi penyusunan RPJM dan RKP Desa, kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa yang pelaksanaannya peran Lembaga Kemasyarakatan sangat strategis, sebagaimana diatur Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (P2LK) dimaksudkan sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur dalam kerangka pembinaan Pemerintahan Kabupaten dan Kota di bidang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Umum:

Pembinaan, peningkatan kapasitas dan menumbuhkan kinerja lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Timur.

Tujuan Khusus:

  1. Meningkatkan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif;
  2. Meningkatkan kapasitas (Capacity Building) Lembaga Kemasyarakatan dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
  3. Mendorong inovasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dalam kegotong-royongan dan kesejahteraan keluarga;
  4. Mendorong tumbuhnya prestasi kerja Lembaga Kemasyarakatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

3.1. Ruang Lingkup

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga kemasyarakatan (P2LK) dilaksanakan untuk mensinergiskan peran kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui:

  1. Sosialisasi Program dan Kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk penyebarluasan informasi Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan kepada segenap pengelola Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, Dinas-Instansi, Pemerintah Desa/kelurahan, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan stakeholders lainnya.

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari Desa/Kelurahan sampai dengan Provinsi : (1)Tingkat Desa dengan peserta Kepala Desa dan Perangkatnya, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat setempat; (2)Tingkat Kecamatan dengan peserta Kepala Desa, BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; (3)Tingkat Kabupaten/Kota dengan peserta SKPD Kab/Kota dan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan; dan (4) Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan peserta Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten/Kota.

  1. Penguatan Kapasitas Lembaga

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam hubungan kerja yang harmonis.

Kegiatan ini diarahkan pada: (i) pemantapan kelengkapan organisasi dan pengurus melalui Perdes/SK Kades/Lurah, (ii) peningkatan kapasitas manajemen lembaga, (iii) Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga, dan (iv) Pengembangan jaringan kerjasama antar lembaga dengan membentuk Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

  1. Peningkatan Kapasitas SDM (Capacity Building)

Peningkatan kapasitas SDM Pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan dalam bentuk; (1)  Orientasi Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan, (2) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat bagi Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, (3) bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan, (4) bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi kelembagaan dan (5) bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan.

  1. Peningkatan Kapasitas Manajemen

Peningkatan Kapasitas manajemen dilaksanakan melalui fasilitasi dalam perencanaan pembangunan dan bimbingan teknis dalam: (1) pengkajian potensi dan masalah serta penetapan prioritas pembangunan, (2) penyelenggaraan Musrenbang, (3)penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) dan RKP, (4) pengelolaan pelaksanaan pembangunan, (5)pertanggungjawaban baik secara administratif maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan, (6) pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan.

  1. Pendampingan

Proses Pendampingan Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan.

  1. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan melalui: (1) Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan, (3) Review pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan (4) Penyusunan rencana Pengembangan Program/Kegiatan tahun berikutnya.

3.2. Sasaran Program/Kegiatan

  1. Sasaran Lokasi (lokus):

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (P2LK) Desa dan Kelurahan adalah seluruh Desa dan Kelurahan pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur.

  1. Sasaran Kegiatan (fokus) adalah Pengurus LPMD/K, PKK, Karang Taruna dan Lembaga lain yang ada di Desa/Kelurahan.

Penanggung jawab : Subid Penguatan Kelembagaan

 

Dokumen Lampiran : Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan


Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi LOSARI

tampilkan dalam peta lebih besar